Politik di Kalangan Mahasiswa (Kesadaran atau Sekedar Tren)
Mahasiswa dikenal sebagai Agent Of Change, kekuatan yang mampu menggerakkan perubahan. Dari sejarah reformasi 1998 hingga berbagai isu kontemporer, mahasiswa telah membuktikan dirinya sebagai pelopor gerakan moral. Namun, di era digital dan kompleksitas politik saat ini, bagaimana sebenarnya politik berkembang di kalangan mahasiswa? Apakah masih dilandasi kesadaran kritis, atau hanya menjadi tren sesaat?
Aktivisme mahasiswa memiliki akar sejarah yang panjang. Dalam reformasi 1998, mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menuntut lengsernya Soeharto. Salah satu peristiwa penting adalah Tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa tewas saat berdemo memicu gelombang kemarahan rakyat dan akhirnya membawa perubahan politik nasional. Menurut Kompasiana (2023), peran mahasiswa dalam politik terbagi menjadi dua:
1. Peran moral: Mahasiswa dianggap sebagai kekuatan independen yang menyuarakan suara rakyat tanpa afiliasi politik praktis.
2. Peran instrumental: Mahasiswa menjadi aktor dalam advokasi kebijakan, baik di dalam kampus maupun dalam skala nasional (Kompasiana, 2023).
Namun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa batas antara idealisme dan pragmatisme semakin kabur di era sekarang, terutama dengan intervensi pihak luar dalam organisasi mahasiswa.
Di era media sosial, politik mahasiswa mengalami transformasi bentuk. Demonstrasi dan diskusi kini banyak terjadi secara digital. Gerakan seperti #ReformasiDikorupsi (2019) dan #IndonesiaDarurat menandai bagaimana mahasiswa memanfaatkan Instagram, Twitter/X, hingga TikTok untuk menyebarluaskan isu. Namun menurut jurnal HERITAGE: Jurnal Pendidikan Sejarah (2022), banyak mahasiswa yang hanya “ikut trend” tanpa memahami konteks atau substansi isu, mengandalkan repost tanpa analisis kritis.
Survei yang dikutip oleh Magdalene.co menunjukkan bahwa hanya 27% mahasiswa benar-benar aktif dalam kegiatan politik kampus, sedangkan sisanya apatis atau memilih golput saat pemilu. Faktor penyebabnya antara lain:
1. Minimnya pendidikan politik formal
2. Beban akademik yang tinggi
3. Ketakutan akan stigma “mahasiswa kiri” atau radikal
4. Politisasi organisasi mahasiswa oleh pihak eksternal
Universitas dan organisasi mahasiswa perlu mengembangkan ruang diskusi politik yang sehat dan edukatif. Beberapa strategi yang disarankan:
1. Diskusi lintas jurusan dan kampus untuk memperluas perspektif
2. Mengintegrasikan isu sosial ke dalam program KKN dan mata kuliah
3. Pelatihan literasi media dan debat politik
4. Mendorong aktivisme berbasis solusi, bukan sekadar kritik
Direktorat Kemahasiswaan UPI juga menyebut pentingnya mahasiswa memahami posisi strategis mereka dalam perubahan politik dan ekonomi nasional.
Aktivisme mahasiswa memiliki akar sejarah yang panjang. Dalam reformasi 1998, mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menuntut lengsernya Soeharto. Salah satu peristiwa penting adalah Tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa tewas saat berdemo memicu gelombang kemarahan rakyat dan akhirnya membawa perubahan politik nasional. Menurut Kompasiana (2023), peran mahasiswa dalam politik terbagi menjadi dua:
1. Peran moral: Mahasiswa dianggap sebagai kekuatan independen yang menyuarakan suara rakyat tanpa afiliasi politik praktis.
2. Peran instrumental: Mahasiswa menjadi aktor dalam advokasi kebijakan, baik di dalam kampus maupun dalam skala nasional (Kompasiana, 2023).
Namun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa batas antara idealisme dan pragmatisme semakin kabur di era sekarang, terutama dengan intervensi pihak luar dalam organisasi mahasiswa.
Di era media sosial, politik mahasiswa mengalami transformasi bentuk. Demonstrasi dan diskusi kini banyak terjadi secara digital. Gerakan seperti #ReformasiDikorupsi (2019) dan #IndonesiaDarurat menandai bagaimana mahasiswa memanfaatkan Instagram, Twitter/X, hingga TikTok untuk menyebarluaskan isu. Namun menurut jurnal HERITAGE: Jurnal Pendidikan Sejarah (2022), banyak mahasiswa yang hanya “ikut trend” tanpa memahami konteks atau substansi isu, mengandalkan repost tanpa analisis kritis.
Survei yang dikutip oleh Magdalene.co menunjukkan bahwa hanya 27% mahasiswa benar-benar aktif dalam kegiatan politik kampus, sedangkan sisanya apatis atau memilih golput saat pemilu. Faktor penyebabnya antara lain:
1. Minimnya pendidikan politik formal
2. Beban akademik yang tinggi
3. Ketakutan akan stigma “mahasiswa kiri” atau radikal
4. Politisasi organisasi mahasiswa oleh pihak eksternal
Universitas dan organisasi mahasiswa perlu mengembangkan ruang diskusi politik yang sehat dan edukatif. Beberapa strategi yang disarankan:
1. Diskusi lintas jurusan dan kampus untuk memperluas perspektif
2. Mengintegrasikan isu sosial ke dalam program KKN dan mata kuliah
3. Pelatihan literasi media dan debat politik
4. Mendorong aktivisme berbasis solusi, bukan sekadar kritik
Direktorat Kemahasiswaan UPI juga menyebut pentingnya mahasiswa memahami posisi strategis mereka dalam perubahan politik dan ekonomi nasional.